JAKARTA, (PR).-
Pemerintah diharapkan mam pu melakukan manajemen krisis yang efektif dan cepat untuk menanggulangi kejadian bencana alam. Hal itu mengemuka dalam diskusi dialektika "Peran Parpol di Tengah Bencana" yang menampilkan Ketua Bidang Politik Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring serta Zaenal Ma'arif di gedung DPR/MPR RI, Jakarta (2/6).
"Di masa mendatang, kita perlu menyiapkan dan mengubah tradisi birokrasi dengan up-grading khusus tentang cara penanganan bencana. Ada baiknya dibentuk special task agar bisa bergerak lincah untuk atasi masalah-masalah emergency," ungkap Anas.
Menurut Anas, sebenarnya pemerintah mempunyai badan khusus tentang penangulangan bencana di beberapa departemen. Hanya, jumlahnya terlalu tersebar. "Selain itu, kendala utamanya adalah tidak adanya leading institution, sehingga semua pihak menunggu dan tidak bertindak cepat," ungkap Anas.
Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif mengingatkan agar semua pihak menghindari dan mewaspadai upaya pengalihan perhatian bencana kepada hal-hal klenik. Masalah itu berkembang pada sebagian masyarakat Indonesia berkaitan dengan berbagai musibah bencana alam yang melanda negeri tercinta ini.
Zaenal Maarif dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu mengatakan, ada pihak yang mengkaitkan gempa yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Yogjakarta dan Klaten (Jawa Tengah) dengan Laut Kidul (Nyai Roro Kidul). Selain itu ada pula analisa yang mengatakan gempa diakibatkan pergerakan lempengan bumi dengan perilaku manusia.
Sebelumnya, paranormal yang kini anggota Fraksi PDIP DPR Permadi mengungkapkan, dua dari daerah istimewa di tanah air yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Yogyakarta telah dilanda bencana tsunami dan gempa bumi dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kini tinggal satu daerah, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang perlu diwaspadai.
Dia meminta warga ibu kota waspada akan datangnya bencana lebih besar dibandingkan di NAD dan gempa Yogyakarta. "Empat hari sebelum gempa dan tsunami Aceh saya sudah peringatkan. Saya sudah berbicara dengan ulama, sampai ada yang marah. Terserah orang mau percaya atau tidak, tetapi kenyataannya terjadi bencana dahsyat," kata Permadi.
Permadi mengungkapkan, Jakarta akan menjadi daerah bencana dahsyat karena kutukan alam yang melihat Jakarta sebagai sumber ketidakadilan. Menanggapi masalah ini, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum yang juga pengurus DPP PD mengimbau anggota DPR dan semua pihak menghindari hal-hal yang sifatnya sangat tidak pasti karena bencana adalah sesuatu yang sangat rahasia dari Tuhan. Sebaiknya anggota DPR tidak main klenik. Karena hal itu hanya akan membingungkan, bahkan meresahkan masyarakat,” katanya.
"Yang lebih memprihatinkan, klenik itu dikaitkan dengan politik dan pemimpin. Ada semacam politisasi klenik yang dikaitkan dengan bencana alam. Politisasi klenik ini bertujuan untuk kepentingan politik," kata Anas.
Anas sepakat seharusnya pemerintah perlu mengeluarkan pernyataan mengenai gempa di Yogyakarta dan Jateng. Namun, ia justru menyarankan agar tidak mempersoalkan status bencana yang terjadi di Yogyakarta dan Jateng sepanjang tidak berpengaruh terhadap penanganan bencana.
"Pemerintah memang harus jelaskan tentang bencana Yogyakarta. Tapi tidak perlu sampai debat mengenai apakah harus digolongkan sebagai bencna nasional atau tidak," kata Anas. (A-109/A-130/A-160)***
"Di masa mendatang, kita perlu menyiapkan dan mengubah tradisi birokrasi dengan up-grading khusus tentang cara penanganan bencana. Ada baiknya dibentuk special task agar bisa bergerak lincah untuk atasi masalah-masalah emergency," ungkap Anas.
Menurut Anas, sebenarnya pemerintah mempunyai badan khusus tentang penangulangan bencana di beberapa departemen. Hanya, jumlahnya terlalu tersebar. "Selain itu, kendala utamanya adalah tidak adanya leading institution, sehingga semua pihak menunggu dan tidak bertindak cepat," ungkap Anas.
Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif mengingatkan agar semua pihak menghindari dan mewaspadai upaya pengalihan perhatian bencana kepada hal-hal klenik. Masalah itu berkembang pada sebagian masyarakat Indonesia berkaitan dengan berbagai musibah bencana alam yang melanda negeri tercinta ini.
Zaenal Maarif dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu mengatakan, ada pihak yang mengkaitkan gempa yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Yogjakarta dan Klaten (Jawa Tengah) dengan Laut Kidul (Nyai Roro Kidul). Selain itu ada pula analisa yang mengatakan gempa diakibatkan pergerakan lempengan bumi dengan perilaku manusia.
Sebelumnya, paranormal yang kini anggota Fraksi PDIP DPR Permadi mengungkapkan, dua dari daerah istimewa di tanah air yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Yogyakarta telah dilanda bencana tsunami dan gempa bumi dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kini tinggal satu daerah, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang perlu diwaspadai.
Dia meminta warga ibu kota waspada akan datangnya bencana lebih besar dibandingkan di NAD dan gempa Yogyakarta. "Empat hari sebelum gempa dan tsunami Aceh saya sudah peringatkan. Saya sudah berbicara dengan ulama, sampai ada yang marah. Terserah orang mau percaya atau tidak, tetapi kenyataannya terjadi bencana dahsyat," kata Permadi.
Permadi mengungkapkan, Jakarta akan menjadi daerah bencana dahsyat karena kutukan alam yang melihat Jakarta sebagai sumber ketidakadilan. Menanggapi masalah ini, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum yang juga pengurus DPP PD mengimbau anggota DPR dan semua pihak menghindari hal-hal yang sifatnya sangat tidak pasti karena bencana adalah sesuatu yang sangat rahasia dari Tuhan. Sebaiknya anggota DPR tidak main klenik. Karena hal itu hanya akan membingungkan, bahkan meresahkan masyarakat,” katanya.
"Yang lebih memprihatinkan, klenik itu dikaitkan dengan politik dan pemimpin. Ada semacam politisasi klenik yang dikaitkan dengan bencana alam. Politisasi klenik ini bertujuan untuk kepentingan politik," kata Anas.
Anas sepakat seharusnya pemerintah perlu mengeluarkan pernyataan mengenai gempa di Yogyakarta dan Jateng. Namun, ia justru menyarankan agar tidak mempersoalkan status bencana yang terjadi di Yogyakarta dan Jateng sepanjang tidak berpengaruh terhadap penanganan bencana.
"Pemerintah memang harus jelaskan tentang bencana Yogyakarta. Tapi tidak perlu sampai debat mengenai apakah harus digolongkan sebagai bencna nasional atau tidak," kata Anas. (A-109/A-130/A-160)***
Sumber: Pikiran Rakyat, Sabtu, 3 Juni 2006
No comments:
Post a Comment